Bahan Ajar Sertifikasi Guru

Posted by Ananda Dewan on Sunday, May 19, 2013

Sertifikasi guru terus diperbaiki oleh Pemerintah agar kualitasnya lebih baik lagi. Diantara perbaikan yang dilakukan adalah disampaikannya modul atau bahan ajar lebih awal kepada peserta PLPG sebelum mengikuti PLPG. PLPG adalah pendidikan dan pelatihan profesi guru. Disamping itu adanya perbaikan proses penetapan peserta yaitu penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi dan uji kompetensi diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dan dipublikasikan secara online.

Salah satu alasan yang bisa dimengerti kenapa bahan ajar sertifikasi guru lebih cepat disosialisasikan karena agar guru lebih bisa mempersiapkan diri dalam rangkaian kegiatan sertifikasi guru.

Sebab pada sertifikasi guru sebelumnya, ada juga guru yang walaupun telah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA) dan menjalani Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), tidak lulus sertifikasi misalnya guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) yang jumlah terbilang banyak. Penyebab utama para guru tidak lulus ini adalah adanya nilai standar nasional minimal sebesar 42 yang diambil dari nilai rata-rata UKA yang dilakukan pada Februari 2012.

Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, mengatakan, pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2012 sudah tidak sejalan dengan PP No 74 Tahun 2008 Pasal 12. Ia menjelaskan, uji kompetensi dalam sertifikasi hanya menggunakan dua instrumen, yaitu portofolio dan PLPG. Untuk itu, ia berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat mengkaji ulang pelaksanaan sertifikasi itu.

Dalam rangka mensosialisaikan progra, Pemerintah juga jauh-jauh hari sudah mempublikasikan pedoman sertifikasi guru. Pedoman mana perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di pusat dan di daerah. Unsur pusat yaitu Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut. Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Read more

Sosialisasi Program Sergur 2013

Posted by Ananda Dewan

Komitmen Pemerintah dalah hal melaksanakan program Sertifikasi Guru terbukti, sejak bulan Agustus 2012 kuota 2013 sudah dimatangkan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, kuota sertifikasi guru pada tahun 2013 bertambah 100.000 guru, menjadi 350.000 guru, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan kuota sertifikasi guru ini bertujuan untuk mengejar target penyelesaian sertifikasi guru pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005).

Sejumlah usaha perbaikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2013 Pemerintah mengadakan beberapa perubahan terkait mekanisme penyelenggaraan serta proses penetapan peserta.

Perubahan mekanisme penyelenggaraan yaitu disampaikannya modul lebih awal kepada peserta PLPG sebelum mengikuti PLPG. Sedangkan perubahan pada proses penetapan peserta yakni penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi. Dimana uji kompetensi diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan.

Perangkingan peserta dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK yang dipublikasikan secara online melalui laman sergur.kemdiknas.go.id. Penetapan sasaran/kuota didasrkan pada keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar propinsi.

Salah satu bagian penting yang disosialisasikan Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud) adalah pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk kepentingan itu Kemdikbud menunjuk Tim Sertifikasi Guru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BADAN PSDMPK-PMP) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi untuk menyusun pedoman penetapan peserta sertifikasi guru ini. Pedoman tersebut sungguh diperlukan untuk dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.

Guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dianggap profesional diantaranya karena memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.


Prinsip Sertifikasi Guru 2013


  1. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel

    a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas usia, masa kerja, dan pangkat/golongan. Guru yang memiliki rangking atas mendapatkan prioritas lebih awal daripada rangking bawah.

    b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan.

    c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

    d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.

    e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
  2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional

    Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Sertifikasi guru yang dilaksanakan melalui berbagai pola, yaitu penilaian portofolio, PLPG, dan PSPL, dipersiapkan secara matang dan diimplementasikan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guru yang lulus sertifikasi dengan proses sebagaimana tersebut di atas akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.
  3. Dilaksanakan secara taat azas

    Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

    Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan baik pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasiltas, dan target waktu yang ditentukan.
    Dengan pemetaan yang baik, maka diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.


Sasaran peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang memenui persyaratan. Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk sasaran guru PNS dan gurubukan PNS pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran peserta sertifikasi guru per provinsi dan per kabupaten/kota akan ditentukan kemudian setelah proses verifikasi data peserta sertifikasi guru selesai dilaksanakan. Sasaran peserta sertifikasi guru termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

Peserta sertifikasi untuk tahun 2013 harus lolos uji kompetensi awal yang akan dimulai pada tanggal 27 Mei s.d. 8 Juni 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan mencari solusi pembayaran tunjangan profesi guru yang sering terlambat dan dipotong.

Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!



Read more